“Kami adalah kader militan PPP sejak masa orde baru hingga saat ini. PPP sebagai rumah besar umat islam Indonesia terus diperjuangkan agar terakomodirnya kepentingan umat islam dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia,” kata koordinator aksi dari Front Kader Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (FKPP PPP), Wahyudin, di Kantor DPP PPP di Jakarta, Senin, 18 Juli 2022.
Menurut dia, selama Suharso menjabat sebagai ketum tidak ada lagi identitas yang dimunculkan PPP. Bahkan Suharso tidak melambangkan perjuangan dan nilai sejarah yang menjadi dasar pergerakan PPP.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Arogansi, otoritarianisme dan kepentingan pribadi Suharso Monoarfa sangat mewarnai roda organisasi PPP saat ini. Dalam beberapa tahun belakangan nilai sejarah dan perjuangan para ulama, kader, dan simpatisan PPP tidak lagi menjadi dasar pergerakan PPP,” ucap dia.
Wahyudin juga memberi pesan agar Suharso mundur dari jabatannya sebagai Kepala Bappenas. Kondisi PPP, kata dia, saat ini sangat terpuruk.
“Tahun 2019 kami hampir tidak lolos parliamentary threshold (PT) dan survei hari ini PPP hanya 1,7 persen elektabilitasnya. Kami takut PPP hilang di 2024. Tentunya kami yakin bahwa Bapak Presiden (Joko Widodo) pun tidak ingin PPP tinggal sejarah dan PPP hilang di tangan Suharso Monoarfa,” kata dia.
Sebagai loyalis kader PPP, Wahyudin merasa dirinya dan rekan seperjuangan digusur oleh Suharso dengan kebijakan yang memberatkan karena kepentingan pribadi.
“Kami dan para kader serta senior PPP yang 2019 bersusah payah mempertahankan PPP agar lolos PT, namun hari ini kami digusur oleh kebijakan yang dibuatnya. Ataukah memang Suharso dipasang oleh kepentingan elite nasional untuk menghancurkan PPP dari dalam,” tegas Wahyudin.
Wahyudin dan simpatisan lain kembali menegaskan isi aksi ini. Yakni menuntut agar Suharso mundur dari Ketua Umum PPP maupun jabatannya sebagai menteri.
“Intinya bagi kami, Suharso mundur atau hancur. Kami sadar bahwa Suharso Monoarfa menjadi pembantu Bapak Presiden dalam Kabinet Indonesia Maju. Tentu saja kami berharap Bapak Presiden berkenan mengevaluasi dan me-reshuffle Suharso Monoarfa sebagai pembantu Presiden RI,” ucap dia.
Dia juga nenilai Suharso bukan sosok yang layak jadi pemimpin. Apalagi, Suharso saat ini tengah dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami mendegar bahwa isu Suharso Monoarfa dilindungi dan dibekingi orang kuat demi kepentingan orang tersebut di 2024. Kami sedih Pak, karena PPP hanya dijadikan tunggangan elite demi posisi tawar sang elite dalam peta politik nasional, khususnya Pilpres 2024,” ujarnya.
Terakhir, Wahyudin berharap persoalan ini bisa cepat diselesaikan. Polemik Suharso harus segera dituntaskan demi menyelamatkan organisasi PPP dari ambang kehancuran.
“Kami berharap Bapak Presiden berkenan menegur dan memperhatikan elite-elite tersebut agar berhenti membekingi Suharso dan tidak lagi menjadikan PPP sebagai kuda tunggangan. Biarkan kader, pengurus, dan simpatisan bekerja merebut hati rakyat dan bersama membangun hingga 2024,” kata dia.
(JMS)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
