Merdeka.com – Pada bulan Mei 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melaksanakan amanah Presiden Joko Widodo untuk Menyusun dan menerbitkan Visi Indonesia 2045 menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam kata pengantar Presiden, diantaranya dideskripsikan bahwa Indonesia pada 2045 akan menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata.

Saat ini, Indonesia tengah mengemban amanah Presidensi G20, di mana kesembilan belas negara ditambah Uni Eropa yang ada dalam forum lintas pemerintah ini menyumbang 90 persen dari produk bruto dunia, 75-80 persen dari perdagangan internasional, dua pertiga penduduk global serta separuh luas daratan dunia.

Berdasarkan data World Economic Outlook IMF 2022, Indonesia menempati urutan ke 15 untuk besaran produk domestic bruto (PDB) nominal, dan urutan ke 7 untuk besaran produk domestic bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) yang telah menyesuaikan dengan besaran biaya hidup di masing-masing negara.

Apabila merujuk kepada PDB ADHB, Indonesia sudah cukup dekat untuk berada di lima besar perekonomian dunia, namun jika merujuk kepada PDB nominal maka perjalanan Indonesia masih cukup panjang. Lembaga konsultansi terkemuka dunia, PricewaterhouseCoopers (PWC) pada tahun 2017 memprediksi bahwa PDB ADHB Indonesia pada 2030 akan mencapai peringkat 5 dunia dengan besaran sekitar USD5,42 triliun.

Apabila tolok ukurnya adalah pertumbuhan ekonomi dan masuknya Indonesia ke jajaran 5 besar perekonomian dunia, maka target untuk mencapai ini di 2045 tentu relatif sangat memungkinkan mengingat prediksi PWC bahkan menilai Indonesia sudah akan mencapainya di 2030 dan hari ini Indonesia telah berada di peringkat ketujuh.

Namun demikian, penulis dalam kapasitasnya sebagai wakil gubernur di Jawa Timur, provinsi dengan sumbangsih perekonomian kedua terbesar di Indonesia, menghadapi situasi pada 2020 dimana saat pandemic Covid-19 melanda, jumlah keluarga yang membutuhkan bantuan sosial teridentifikasi mencapai lebih dari 7 juta keluarga atau 54,91 persen dari total keluarga di Jawa Timur, terdiri dari 5 juta keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 2,35 juta keluarga diluar dari DTKS.

Walaupun angka kemiskinan makro menurut data BPS pada bulan Maret 2020 adalah 11,09 persen, pada kenyataannya lebih dari separuh keluarga di Jawa Timur menunjukkan kerentanan yang besar dalam menghadapi goncangan perekonomian. Kondisi serupa tentunya turut dialami provinsi lain di Indonesia, sehingga menjadi sebuah bahan refleksi mengenai tantangan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih merata.

Dunia tengah mengalami disrupsi yang luar biasa, terutamanya didorong oleh disrupsi teknologi yang merubah lansekap perekonomian. Pada tahun 2018, penulis dalam kapasitasnya sebagai bupati, mendapat kesempatan mewakili wilayah Asia untuk mengikuti Bloomberg Harvard City Leadership Initiative yang mengumpulkan 30 pemimpin kota di dunia.

Pada program tersebut, salah satu pembahasan utama adalah social mobility, di mana data menunjukkan bahwa probabilitas generasi saat ini untuk meraih pendapatan yang lebih baik dari orang tuanya berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya.

Sebuah ironi tatkala justru akses kepada pendidikan menengah maupun tinggi menjadi semakin terbuka. Studi dari Raj Chetty et al di Stanford menunjukkan bahwa 90 persen dari orang yang lahir di tahun 1940-an memperoleh pendapatan yang lebih baik dari orang tuanya, sedangkan pada tahun 2016 di waktu penyusunan studi tersebut, bagi warga yang telah menyentuh usia 30, angka tersebut telah turun menjadi hanya sekitar 50 persen.

Gambaran tersebut seakan semakin nyata apabila kita melihat bagaimana guru-guru honorer yang merupakan lulusan universitas masih ada yang mendapat upah di bawah satu juta rupiah. Bahkan ada yang di bawah lima ratus ribu rupiah. Sedangkan pabrik atau perusahaan yang ingin merekrut pekerja tanpa kualifikasi pendidikan tertentu, jika merujuk kepada upah minimum yang berlaku bisa membayar berkisar dua hingga empat juta rupiah lebih.

Istilah ini seringkali disebut sebagai bifurcation, di mana pekerjaan kelas menengah yang diasosiasikan dengan pekerjaan kerah putih atau white collar jobs mulai menyusut, dan yang berkembang justru pekerjaan kerah biru atau blue collar jobs dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan yang relatif lebih rendah, dan di sisi lain, juga lebih terbuka potensi pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi sangat tinggi.

Pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi di tengah-tengah atau di antara kedua kategori tersebut diproyeksikan akan terus menyusut. Dalam pembahasan penulis dengan koleganya, saudara Airlangga Pribadi, dosen dari Universitas Airlangga, kondisi ini turut dikaitkan dengan fenomena precarious middle class, atau kaum menengah yang justeru mengalami kesulitan hidup.

Hal terkait kondisi kelas menengah ini menjadi sangat penting karena dalam dokumen Visi Indonesia 2045, secara spesifik ditargetkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia meningkat dari 85 juta jiwa (31,3 persen penduduk Indonesia) pada 2020 menjadi 223 juta jiwa (70 persen penduduk Indonesia) pada 2045. Definisi kelas menengah tentu perlu dikupas lebih lanjut, di mana secara pendapatan, sangatlah memungkinkan mereka yang melakukan pekerjaan yang diasosiasikan kerah biru justru bisa masuk kategori tersebut dari segi pendapatan.

Namun jika didalami lebih lanjut, kita akan turut menemukan mereka yang datang dari keluarga dengan orang tua yang bekerja di pekerjaan kerah putih sebagai eksekutif di lingkungan perkantoran atau korporat, justru mengalami kesulitan untuk mengakses pekerjaan atau profesi serupa dengan pendapatan yang sebanding. Bagi mereka, yang umumnya merupakan lulusan pendidikan tinggi, opsi untuk justru mengakses pekerjaan kerah biru demi memperoleh pendapatan yang memadai tentu tidak mudah untuk ditempuh.

Disrupsi teknologi informasi semakin menjadikan perusahaan ramping dan profesi yang bersifat administratif akan tergantikan karena digitalisasi. Di saat yang sama, perusahaan-perusahaan baru yang mendominasi lanskap start up justru bukan merupakan perusahaan raksasa dengan organisasi yang hirarkis sebagaimana di masa sebelumnya.

Impian menaiki tangga karir perusahaan dari mulai staf hingga menjadi manajer, general manager dan seterusnya, mulai tidak lagi relevan dengan kondisi masa kini. Kedepannya justru akan dibutuhkan lebih banyak wirausaha dibandingkan karyawan. Disamping itu, tren bekerja secara fleksibel, telah meningkatkan minat perusahaan untuk mengurangi rekrutmen karyawan, dan lebih mengandalkan pekerja lepas profesional atau professional freelancer.

Profesi seperti desainer, digital marketer, kreator konten, pengembang web, mulai banyak melibatkan pola kerja freelance. Generasi muda hari ini akan dituntut untuk tidak lagi hanya menyandarkan diri kepada harapan bekerja di sebuah perusahaan besar dan menaiki anak tangga karir, melainkan harus membangun jalur karir profesional sendiri dan mampu bekerja secara independen.

Untuk menjawab tren pekerja lepas atau sering diistilahkan sebagai gig economy (istilah yang dipinjam dari kegiatan panggung seniman yang sifatnya temporer), maka penulis dalam kapasitasnya sebagai wakil gubernur, bersama gubernur Jawa Timur, telah menginisiasi program Millennial Job Center (MJC).

Program ini mempertemukan talenta muda yang memiliki bakat dalam profesi digital seperti pengembang web, desain logo dan kemasan, desain grafis, fotografi produk, videografi, manajemen media sosial, kreator konten, digital marketing, dengan pelaku usaha sebagai klien, untuk mengerjakan proyek jangka pendek yang melibatkan transformasi digital UMKM.

Untuk memastikan terwujudnya on-the-job learning dan menjamin mutu, maka seorang mentor yang diambilkan dari talenta yang sudah lebih berpengalaman profesional akan dilibatkan untuk mendampingi proses pengerjaan proyek tersebut. Peran mentor bukan hanya untuk memberi pendampingan teknis, tetapi juga menempa karakter talenta dalam berkomunikasi dengan klien dan mengelola proyek secara mandiri dan bertanggung jawab.

Program yang dirintis sejak akhir 2019 tersebut kini telah memberdayakan ribuan talenta dan disaat yang sama, membantu transformasi digital bagi sekitar empat ribu pelaku usaha di Jawa Timur dalam menjawab lanskap ekonomi digital.

Dengan sumbangsih UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur yang mencapai 57 persen, maka upaya mendorong transformasi digital UMKM dan mencetak talenta yang memiliki kompetensi dan etos kerja dalam bekerja di ekosistem freelance menjadi salah satu upaya untuk menjawab realita dunia kerja yang semakin berubah, dan merespon pola social mobility yang semakin menantang ke depannya.

Apabila terwujud UMKM yang tangguh dan talenta yang mumpuni, maka cita-cita menggenggam masa depan dan mewujudkan kelas menengah yang bermodalkan talenta akan semakin berpotensi kita capai bersama.

[noe]


Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.