Pemakaman Pertama Brigadir J Tidak Secara Kedinasan, Kompolnas: Tak Penuhi Syarat

Pemakaman Pertama Brigadir J Tidak Secara Kedinasan, Kompolnas: Tak Penuhi Syarat

Jakarta: Pemakaman pertama Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat (J) tidak dilakukan secara kedinasan oleh Polri. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebut kondisi itu akibat tidak memenuhi syarat administrasi.
 
“Untuk pemakaman dengan kedinasan, dari hasil klarifikasi kami, pemakaman pertama tanpa upacara kedinasan karena belum terpenuhi syarat administrasi,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, saat dikonfirmasi, Jumat, 29 Juli 2022.
 
Namun, Poengky enggan membeberkan syarat-syarat administrasi tersebut. Dia mempersilakan tanya lebih lanjut kepada Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Yang bisa menjelaskan Div Humas Polri, mengapa dalam pemakaman kedua dilakukan dengan upacara dinas. Kompolnas menyambut baik dilakukannya upacara dinas tersebut,” ungkap Poengky.
 
Medcom.id mencoba menanyakan terkait syarat administrasi itu kepada Dedi Prasetyo. Namun, Dedi emoh menanggapi proses pemakaman Brigadir J.
 
Dia hanya menjelaskan tim khusus (timsus) pengusutan kasus kematian Brigadir J bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah bekerja. “Fokus timsus segera menuntaskan case (kasus) tersebut secara terang benderang berdasarkan pembuktian ilmiah scientific crime investigation,” kata Dedi.
 

 
Proses pemakaman Brigadir J menjadi sorotan. Pemakaman pertama tidak dilakukan secara kedinasan karena tidak ada permintaan dari kesatuan, yakni Divisi Propam Polri.
 
Kemudian, Brigadir J dimakamkan kembali secara kedinasan oleh Polri usai menjalani autopsi ulang. Pemakaman secara kedinasan dilakukan setelah mendapat permintaan dari keluarga.
 
Pengacara istri Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo, Arman Hanis, menyesalkan pemakaman Brigadir J dilakukan secara kedinasan. Menurut kuasa hukum Putri Chandrawathi itu, Brigadir J tak pantas dimakamkan secara kedinasan oleh Polri karena merupakan terlapor kasus pelecehan seksual.
 
“Karena berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 Tahun 2014, Dalam Pasal 15 ayat 1 menyatakan upacara pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, merupakan perwujudan penghormatan dan penghargaan terakhir dari bangsa dan negara terhadap pegawai negeri pada Polri yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa, kecuali meninggal dunia karena perbuatan yang tercela,” kata Arman dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Juli 2022.
 
Menurut dia, Perkap tersebut tegas menyebutkan polisi yang meninggal dunia karena perbuatan tercela, tidak dimakamkan secara kedinasan. Dia mengatakan Brigadir J diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
 
“Sehingga, menurut hemat kami termasuk dalam perbuatan tercela,” ujar dia.
 

(AZF)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.

Tinggalkan Balasan