cnbc-indonesia.comKomisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya. Komnas HAM menggunakan acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional.

Munir Said Thalib, S.H. (8 Desember 1965 – 7 September 2004) adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Imparsial. Pembunuhan Munir adalah terobosan hukum di Indonesia khususnya dalam penegakan pelanggaran HAM.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Tim Ad Hoc yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) melakukan penyelidikan dalam kasus pelanggaran HAM tingkat atas yaitu pembunuhan Munir Said Thalib dengan menargetkan dua orang komisioner mewakili internal Lembaga.

Baca Juga: Sikap JNE Usai Kebakaran di Gudang Depok, Bagaimana Nasib Barang Pelanggan?

“Pertama saya sendiri Ahmad Taufan Damanik dan kedua Ibu Sandrayati Moniaga,” kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Rabu.

Untuk poin tambahan, papar Ahmad Taufan Damanik, ada tiga nama yang sudah diajukan oleh koalisi masyarakat sipil, salah satunya dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum). Nama nama yang diajukan itu sekarang sedang dipertimbangkan dan dikontak Komnas HAM .

“Satu dari tiga nama yang dihubungi itu sudah menyatakan kesediaan, yaitu Usman Hamid,” kata Taufan. Disamping itu, dua nama yang dikontak hingga saat ini masih tidak memberikan jawaban kesediaan, hingga belum bisa tersampaikan ke public.

Baca Juga: Juarai US Open 2022, Carlos Alcaraz Ukir Sejarah Jadi Petenis Nomor 1 Dunia

Dalam waktu yang tak lama Tim Ad hoc yang dibuat itu akan mengawali melakukan penyelidikan projustitia atas dasar undang undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hasil dari penyelidikan tim itu, kata dia, selanjutnya akan disampaikan kepada sidang paripurna untuk dibahas dan ditindaklanjuti..

“Dalam sidang paripurna itulah nanti baru kemudian ada penetapan status hukum peristiwa dibunuhnya saudara Munir ,” ujarnya.

Komnas Ham sudah menetapkan sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM dari tanggal 7 September 2021.

“Sejak tahun lalu kita telah menetapkan 7 September sebagai hari Perlindungan Pembela HAM,” ucap dia. Hari Pembela HAM di Indonesia tidak lewat dari hari ditemukannya Bapak Munir yang meninggal dunia.” kata Komisioner Komnas HAM lainnya Sandrayati Moniaga. (Robertus Dewa Brata Krisantoaji)***