cnbc-indonesia.com – Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (8/3), mulai dari adanya transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan hingga KPK temukan 134 pegawai Ditjen Pajak yang mempunyai saham di 280 perusahaan.Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.Mahfud MD sebut ada transaksi mencurigakan Rp300 triliun di KemenkeuMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan ada temuan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun.”Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud MD di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (8/3).Selengkapnya baca di .
Mahfud MD: Transaksi mencurigakan Rp300 triliun akumulasi sejak 2009 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun merupakan akumulasi sejak 2009 yang melibatkan sebanyak 460 orang.”Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih sejak itu, tidak ada kemajuan informasi, sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu sehingga akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun,” kata Mahfud di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang, Sleman, Rabu (8/3).Selengkapnya baca di .
BP2MI: Pengiriman pekerja migran ilegal kejahatan luar biasa Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan pengiriman pekerja migran secara ilegal ke luar negeri merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary).”Kejahatan terhadap PMI bersifat extraordinary, bukan sekadar tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (8/3).Selengkapnya baca di .
Yasonna tegaskan pentingnya data pemilik manfaat cegah pencucian uangMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan pentingnya pemanfaatan data pemilik manfaat dan pencatatan pemilik manfaat (beneficial ownership) guna mencegah praktik pencucian uang.”Upaya pengawasan pemilik manfaat dan pencatatan pemilik manfaat (beneficialownership) yang dilaksanakan Indonesia merupakan bagian dari skema pencegahan pencucian uang dan terrorist financing yang sesuai dengan standar internasional,” kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly di Jakarta, Rabu (8/3).Selengkapnya baca di .
KPK temukan 134 pegawai pajak punya saham di 280 perusahaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya telah melakukan analisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan menemukan ada 134 pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang mempunyai saham di 280 perusahaan.”Kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu (8/3).Selengkapnya baca di .
