Jokowi Ogah Bahas Sosok Pengganti Zainudin Amali: Suratnya Belum Ada Kok Ganti

cnbc-indonesia.com – Terkait pengunduran diri Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora ), Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pihaknya belum menerima secara langsung surat pengunduran diri tersebut. Orang nomor satu di Indonesia tersebut menegaskan pihaknya enggan membahas terkait sosok penggantinya untuk mengisi kursi Menpora .

“Belum, belum. Sampai saat ini belum ada surat ke Pak Menteri Sekretaris Negara dari pak Menpora , belum ada,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Kamis, 2 Maret 2023.

Menurut Jokowi , Zainudin sebelumnya telah mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan Menpora setelah terpilih menjadi Wakil Ketua Umum I PSSI periode 2023-2027.

Kendati demikian, pengunduran diri tersebut masih diungkapkan secara tidak resmi.

“Suratnya belum ada kok ganti (Zainudin). Secara resmi belum, tertulis belum, informal sudah,” ujar Jokowi .

Sebelumnya, Zainudin Amali yang merupakan Menteri dari kader partai Golkar terpilih menjadi Wakil Ketua Umum I PSSI pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada Kamis, 16 Februari 2023.

Ia terpilih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI bersama Ratu Tisha.

Usai terpilih, Zainudin memaparkan bahwa pihaknya ingin lebih fokus membenahi dunia sepak bola di Indonesia, sehingga posisinya sebagai Menpora harus ia tinggalkan.

Selain itu, Partai Golkar juga sudah merestui Zainudin Amali yang ingin mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Maju usai terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menuturkan bahwa partainya menghargai keputusan Zainudin Amali yang ingin lebih fokus pada permasalahan di PSSI.

“Ya enggak mungkin kalau enggak merestui, sudah sikap politik beliau dan juga keputusan beliau, karena apa? Karena Pak Zainudin Amali sudah mendapatkan tugas yang sangat penting untuk membereskan PSSI,” ujar Dave.

Dave menyadari bahwa selama ini PSSI memiliki banyak permasalahan baik secara internal dan eksternal, sehingga perlu dilakukan pembenahan secara induk organisasi dalam lembaga tersebut.***