cnbc-indonesia.com – Pemerintah diminta menunda kenaikan harga BBM bersubsidi. Meski, hingga saat ini belum ada kejelasan keputusan pemerintah soal harga BBM tersebut.
Menurut Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Pranoto, efek terburuk kenaikan harga BBM bisa membuat jasa logistik lumpuh.
“Kalau bicara efek kenaikan harga BBM ke sektor logistik ada yang bisa langsung lumpuh, berhenti tidak beroperasi. Jika tidak ada kesepakatan antara penyedia jasa atau operator dengan pengguna jasa. Dan, ini bisa mengganggu rantai pasok barang,” kata Sugi kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (31/8/2022).
Sugi menambahkan, kelancaran distribusi dari tier I hingga ke konsumen akan terkena dampak langsung akibat kenaikan harga BBM. Di mana, lanjutnya, setiap kenaikan Rp.1000 harga solar bersubsidi, akan berdampak langsung pada kenaikan tarif logistik sekitar 6-8%.
Dan, setiap kenaikan Rp1.000 harga Pertalite, memicu kenaikan biaya transportasi logistik sekitar 5-6%.
“Misalnya, operator logistik dari produsen ke distributor, nggak sepakat tarif naik karena harga BBM naik. Bisa saja langsung berhenti. Akibatnya, distribusi barang bisa lumpuh. Beda kalau seperti tiket pesawat. Mau naik atau nggak kan nggak bisa nawar, memang penumpang harus beli segitu,” jelasnya.
Karena itu, dia berharap, pemerintah masih bisa mengambil keputusan selain menaikkan harga BBM bersubsidi. Yaitu, dengan membatasi konsumsi BBM jenis tertentu.
“Langsung saja tetapkan, sebutkan, mobil ini itu, nggak boleh pakai BBM bersubsidi. Nggak boleh pakai solar subsidi, nggak boleh pakai Pertalite. Kalau ada SPBU yang melanggar, langsung kena sanksi. Mobil pelat merah juga nggak boleh pakai Pertalite,” kata Sugi.
“Pertalite dan solar subsidi hanya boleh untuk kendaraan angkutan barang terutama sembako. Karena memang ada mobil-mobil pribadi yang seperti Fortuner itu pakai Pertalite. Mereka mengakali dengan pakai double filter. Bisa dicek saja itu data berapa mobil seperti Fortuner, baru cocokkan dengan konsumsi Pertalite dan solar subsidi,” tukasnya.
Sugi menambahkan, konsumsi yang tidak sesuai kelas jadi penyebab utama kelangkaan BBM bersubsidi di Indonesia.
“Belum lagi mobil-mobil operasional tambang. Itu bisa dicek datanya,” katanya.
Selain itu, dia menambahkan, pemerintah bisa mengatasi tekanan beban impor minyak dengan tidak bergantung pada harga MOPS Singapura.
“Kalau masih mengandalkan MOPS Singapura, ya sampai kapan pun nggak akan bisa gerak. Selain itu, kenapa tidak memanfaatkan dividen Pertamina untuk subsidi? Jadi, pemerintah memang ini tidak fokus, tidak mempertimbangkan multi efek yang akan terjadi,” pungkas Sugi.
