cnbc-indonesia.com – Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah klaim peretas atau hacker beridentitas Bjorka yang mengaku membobol data dan dokumen persuratan Istana.

Heru mengatakan, seandainya dokumen persuratan Istana bisa dibobol, maka peretas tersebut hanya bisa masuk ke lapisan pertama karena adanya sistem keamanan yang berlapus.

“Kalau pun, kalau pun iya, kalau pun itu bisa masuk, itu paling masuh bisa di daftar isi saja,” kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

“Saya yakin enggak (surat diretas), karena kan saya yang tahu. Kalau pun bisa meretas, paling masuk ke window awal dan window awal itu kan banyak pagarnya” ujar Heru.

Kendati demikian, Heru menegaskan, negara harus hadir dalam menyelesaikan masalah kebocoran data, termasuk maraknya aksi peretasan beberapa waktu ini.

Ia menekankan, batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilindungi bukan hanya batas-batas wilayah. saat ini, batasan secara elektronik juga perlu dijaga.

“Sekarang kan sudah lebih maju, batasan-batasan secara elektronik juga itu adalah batasan Negara Republik Indonesia,” kata Heru.

Ia yakin, kementerian dan lembaga terkait akan melakukan pekerjaannya sesuai fungsi masing-masing-masing untuk mengatasi isu peretasan seperti ini.

Heru menambahkan, sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga sudah melakukan rapat terkait pengamanan siber melibatkan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait.

Diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim merupakan milik Presiden Jokowi. Dokumen-dokumen periode 2018-2021 itu diunggah di situs breached.to.

Dilansir dari laman situs tersebut pada Sabtu, salah satu dokumen yang diunggah berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN) untuk Presiden Jokowi

“Berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta diokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” demikian yang tertulis di dalam situs.

Selain itu dalam unggahannya, hacker Bjorka menjelaskan telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 megabyte (MB) dalam bentuk data terkompres.

Sejumlah contoh dokumen juga dicantumkan dalam unggahan yang diberi judul.

Antara lain, “Permohonan Dukungan Sarana dan Prasarana”, “Surat Rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup” dan “Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019”.