cnbc-indonesia.com – Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman menyentil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD karena disebut hanya cari panggung ketika merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait perintah menunda tahapan Pemilu 2024.
Habiburokhman mengaku sedih melihat respons Mahfud , padahal mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memiliki kapasitas intelektual yang bagus.
Hal tersebut disampaikan Habiburokhman dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).
Awalnya, Habiburokhman mengatakan bahwa memang banyak putusan pengadilan yang dirasa kurang cocok atau tidak tepat.
Akan tetapi, menurutnya, dalam merespons ketidaktepatan putusan pengadilan itu, tetap ada jalur dan etikanya.
“Jangan kita menganggap sesuatu yang kita anggap ngawur, tapi kita meresponsnya dengan ngawur,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana keputusan hukum harus dilawan secara hukum pula.
Oleh karena itu, Habiburokhman mengaku sedih ketika melihat respons berbagai pihak terkait putusan soal penundaan Pemilu 2024, salah satunya Mahfud MD.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuding Mahfud hanya cari panggung saja.
“Saya agak-agak sedih juga melihat respons berbagai pihak yang harusnya kapasitas intelektualnya bagus, tapi meresponsnya itu seperti orang cari panggung saja. Ada seorang menteri ngomong, ‘pasti ada yang main’, Bapak Mahfud maksud saya,” kata Habiburokhman.
“Saya sangat sedih, anak semester satu saja tahu kalau kita menuduh, kita harus bisa membuktikan,” ujarnya lagi.
Kemudian, Habiburokhman meminta semua pihak untuk tidak hanya sekadar membuat keadaan menjadi gaduh melalui media saja.
Pasalnya, putusan PN Jakpus itu harus dilawan dengan banding. Ia mengingatkan memori banding harus disiapkan secara berkualitas.
Habiburokhman lantas mengenang masa mudanya ketika masih aktif menjadi pengacara ataupun mahasiswa dalam menghadapi putusan pengadilan.
Menurutnya, apa yang tokoh-tokoh lakukan di masa kini memalukan.
“Sebelumnya juga sejak mahasiswa sudah berkecimpung di pos LBH Lampung. Kita berperkara banyak sekali, kita menghadapi putusan yang tidak dimenangkan banyak sekali. Tapi enggak pernah kita merespons seperti respons tokoh-tokoh yang sekarang ini. Memalukan saya bilang,” katanya.
“Saya enggak dengar mereka, kecuali Pak Presiden Jokowi. Mungkin 90 persen mengecam, bahkan menuduh tanpa bisa membuktikan. Tapi yang menyerukan banding, memasukkan pendapat-pendapat tersebut dalam memori banding, itu enggak ada, enggak peduli. Ya itulah tanda-tandanya orang yang hanya cari panggung,” ujar Habiburokhman lagi.
Habiburokhman mengatakan, respons yang tidak tepat terhadap putusan PN Jakpus akan membuat masalah jadi lebih besar.
Habiburokhman juga khawatir hal seperti ini akan tetap jadi pula para perkara lain, sehingga pengadilan kehilangan wibawanya.
“Siapa saja yang tidak suka dengan putusan pengadilan, bisa menuduh dengan seenaknya, ‘pasti ada main’, dan segala macam, tanpa melakukan upaya hukum,” katanya.
Prima minta Mahfud buktikan
Sebelumnya, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) meminta Mahfud MD membuktikan ucapannya jika benar ada permainan dalam putusan penundaan tahapan Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Prima, Alief Kamal mendorong supaya Mahfud membuka siapa saja pihak yang bermain dalam putusan tersebut.
“Soal dituduh kami ada permainan, presiden pun mengatakan, justru yang kelabakan itu ada beberapa ketua umum partai, ada Pak Mahfud yang menuduh kiri, kanan,” kata Kamal dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (7/3/2023).
“Ya sudah kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan seperti itu, buktikan dong, dibuka siapa yang bermain dalam putusan-putusan ini,” ujarnya lagi.
Kamal mengungkapkan, Prima sejak awal tidak sepakat jika Pemilu 2024 ditunda, termasuk terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Pihaknya juga mempersilakan masyarakat untuk menelusuri jejak digital atas sikap penolakan Partai Prima terkait wacana tersebut.
“Dua tahun yang lalu, satu tahun yang lalu, kami selalu mengatakan, kami tidak mau tunda pemilu , kami tidak mau perpanjangan jabatan (presiden), kami tidak mau presiden tiga periode, berulang kali kami katakan itu,” katanya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
