News  

Menkumham: Pelibatan masyarakat penting untuk tingkatkan layanan

Menkumham: Pelibatan masyarakat penting untuk tingkatkan layanan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly menekankan pentingnya pelibatan masyarakat untuk  meningkatkan layanan publik yang dilakukan lembaga tersebut.

“Sebagai pengguna layanan publik, keterlibatan masyarakat dalam peningkatan layanan yang dilakukan pemerintah adalah keharusan,” kata Yasonna H Laoly pada seminar nasional dengan tema “Indeks Layanan: Menakar Akselerasi Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” yang dipantau di Jakarta, Senin.

Pemerintah, kata Yasonna, harus memastikan bahwa layanan yang diberikan bisa diakses semua lapisan masyarakat. Tidak hanya inklusif dan adaptif, pelibatan masyarakat bertujuan menghasilkan kebijakan partisipatif.

Baca juga: Menkumham: Presiden ingatkan hemat anggaran antisipasi dampak perang

Untuk mengukur efektifitas layanan publik, katanya, sejak 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menggunakan indeks layanan untuk memantau serta mengevaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan.

Menurutnya, dengan melibatkan pengguna layanan, unit layanan publik dapat mengetahui kebutuhan pengguna dan melakukan perbaikan ketika mendapatkan umpan balik atau respons dari masyarakat.

Baca juga: Kemenkumham dan WIPO perkuat kerja sama kekayaan intelektual

Baca juga: Menkumham: Pandemi dorong kemajuan kekayaan intelektual Indonesia

Dengan menakar percepatan kinerja menggunakan pengukuran indeks,papar dia, diharapkan mampu memetakan isu aktual yang relevan terkait permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik, termasuk menghasilkan solusi perbaikan berkelanjutan dalam rangka mendukung Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Ia menerangkan pada level pimpinan indeks digunakan untuk melihat potret layanan saat itu pula (realtime) sehingga setiap pimpinan segera merumuskan kebijakan terkait layanan publik.

Perbaikan layanan yang dilakukan dari tingkat unit pelaksana teknis (UPT) hingga kementerian, ujarnya, diharapkan memberikan persepsi positif pengguna layanan sehingga mendukung terciptanya zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang merupakan gerbang awal mewujudkan reformasi birokrasi.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Artikel ini bersumber dari www.antaranews.com.

Tinggalkan Balasan