KIP Dorong Keterbukaan Indormasi Publik pada Pemilu 2024

KIP Dorong Keterbukaan Indormasi Publik pada Pemilu 2024

Jakarta: Komisi Informasi Pusat (KIP) membeberkan sejumlah rekomendasi di bidang demokrasi menghadapi Pemilu 2024. Sejumlah rekomendasi ini demi mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik dalam tata kelola negara.
 
Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha menyebut rekomendasi pertama ialah melalui penguatan masyarakat informasi atau masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik, serta pemerintahan yang terbuka (open government).
 
“Kita ingin memastikan Komisi Informasi hadir untuk menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” kata Arya dalam konferensi pers terkait National Assessment Council (NAC) Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022 di Jakarta, Jumat, 29 Juli 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Arya mengatakan KIP juga akan membangun kolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di setiap tingkatan. Hal ini demi memastikan diimplementasikannya keterbukaan informasi publik.
 
“Di antaranya program penyusunan daftar informasi publik Pemilu. Kita menyadari bahwa tahapan Pemilu merupakan bagian dari informasi publik karenanya transparansi itu akan kita dorong,” ujar dia.
 

Kolaborasi tersebut, kata Arya, sudah berlangsung di pemilu sebelumnya dan akan diperkuat lagi pada Pemilu 2024. Terlebih, adanya format baru Peraturan Komisi Informasi (PerKI) dan kesepakatan antarpenyelenggara pemilu bersama KIP terkait hal tersebut.
 
Selain itu, Arya menyebut akan membentuk kaukus keterbukaan informasi publik untuk pemilu. Kaukus melibatkan Komisi Informasi Pusat hingga daerah demi mengawal proses demokrasi Pemilu 2024.
 
KIP akan mendorong pula terbentuknya desk pemilu di pemerintah daerah yang melibatkan Komisi Informasi pada setiap tingkatan. Hal ini guna menjamin keterbukaan informasi publik pada Pemilu 2024.
 
Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KIP Gede Narayana menyebut dikeluarkannya rekomendasi bidang demokrasi tersebut sebagai target tambahan dari hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022. Ada juga rekomendasi di bidang pandemi dan bidang perempuan.
 
“Kalau setahun lalu kan hanya berupa penyampaian informasi kepada hasil indeks IKIP, kalau sekarang ada target yang kita hasilkan juga yaitu beberapa rekomendasi,” kata Gede.
 
Komisi Informasi Pusat (KIP) mengumumkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional tahun 2022. Terdapat kenaikan skor dari 71,37 pada 2021 menjadi 74,43 pada 2022.
 

(AGA)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.

Tinggalkan Balasan