Khawatir Hilangkan Bukti, 4 Tersangka ACT Ditahan

Khawatir Hilangkan Bukti, 4 Tersangka ACT Ditahan

Jakarta: Bareskrim Polri memutuskan menahan empat tersangka kasus penggelapan dana di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penahanan dilakukan usai gelar perkara. 
 
“Penyidik memutuskan untuk melakukan proses penahanan terhadap empat tersangka tersebut, karena penyidik mengkhawatirkan adanya barang bukti yang dihilangkan,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Juli 2022. 
 
Whisnu mengatakan upaya penghilangan barang bukti itu telah terbukti saat penggeledahan beberapa waktu. Penyidik menemukan beberapa dokumen sudah dipindahkan dari kantor ACT. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Sehingga, kekhawatiran penyidik para tersebut akan menghilangkan barang bukti dan malam ini sesuai dengan keputusan gelar perkara akan dilakukan penahanan terhadap empat tersangka dalam perkara tersebut,” ungkap jenderal bintang satu itu. 
 
Whisnu mengatakan keempat tersangka akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, selama 20 hari ke depan. Dia mengaku akan menjelaskan secara rinci kasus ACT pekan depan. 
 
“Untuk lebih jelasnya nanti akan dilaksanakan press rilis pekan depan dengan barang bukti dan akan disampaikan juga barang bukti dokumen yang benda tidak bergerak dan bergerak,” ucap Whisnu. 
 


Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka usai gelar perkara pada Senin sore, 25 Juli 2022. Keempatnya ialah Ahyudin selaku mantan Presiden ACT dan Ibnu Khajar selaku Presiden ACT saat ini. Kemudian, Hariyana Hermain selaku Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT dan Novariadi Imam Akbari selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 dan ini sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.
 
Mereka dijerat pasal berlapis. Yakni tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45 a ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
 
Lalu, Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagai mana diubah dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian, Pasal 3, 4, 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Terakhir, Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
 

(LDS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.

Tinggalkan Balasan