cnbc-indonesia.com – Majelis Nasional Vietnam secara resmi memilih Vo Van Thuong sebagai presiden baru untuk negara tersebut dalam voting pada Kamis (2/3) waktu setempat. Thuong terpilih untuk menggantikan Nguyen Xuan Phuc yang mengundurkan diri dan akan menjabat hingga tahun 2026.
Seperti dilansir AFP, Kamis (2/3/2023), penunjukan Thuong dilakukan selama periode pergolakan politik di Vietnam, di mana operasi pembersihan antikorupsi dan pertikaian antar faksi dalam Partai Komunis yang berkuasa telah membuat sejumlah menteri dipecat.
Anggota Majelis Nasional Vietnam memilih Thuong yang berusia 52 tahun sebagai Presiden baru Vietnam untuk masa jabatan hingga 2026. Thuong menggantikan Phuc yang mundur pada Januari lalu.
Thuong merupakan satu-satunya kandidat dan Majelis Nasional diketahui bersifat stempel karet, atau selalu memiliki pandangan senada dengan pemerintah.
Menurut laporan media pemerintah Vietnam, Thuong mendapatkan dukungan 487 suara dari total 488 kursi dalam Majelis Nasional.
Vietnam yang memiliki kekuasaan otoriter dipimpin oleh partai politik yang berkuasa, yang biasanya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, seorang presiden dan seorang perdana menteri.
Dalam pernyataan pertamanya sebagai Presiden Vietnam, Thuong menegaskan dirinya ‘bertekad untuk memerangi korupsi dan fenomena negatif’.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Thuong dipandang dekat dengan Sekjen Partai Komunis Nguyen Phu Trong, sosok paling berpengaruh dalam partai dan arsitek di balik operasi antikorupsi. Operasi itu berujung penangkapan puluhan pejabat, yang kebanyakan terjerat tuduhan gratifikasi terkait kebijakan selama pandemi virus Corona (COVID-19).
Partai Komunis Vietnam memutuskan pada Januari lalu bahwa Phuc bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan jajaran menteri senior yang ada di bawahnya tahun 2016-2021 selama dia menjabat Perdana Menteri Vietnam, sebelum menjabat Presiden Vietnam.
Sementara Thuong diketahui sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala Komisi Pengarah Pusat untuk Pencegahan dan Pengendalian Korupsi dan Fenomena Negatif sejak tahun 2021.
Dia juga pernah menjabat kepala departemen propaganda pusat Partai Komunis — posisi yang memiliki kekuasaan yang kuat atas kebebasan berbicara dan kebebasan pers di Vietnam.
