cnbc-indonesia.com – Lebih dari 1.000 ilmuwan dan mahasiswa pascasarjana dilarang bekerja di Inggris tahun lalu dengan alasan keamanan nasional.
Ini terjadi di tengah tindakan keras pemerintah terhadap kolaborasi penelitian dengan China.
Angka yang diperoleh Guardian mengungkapkan bahwa rekor 1.104 ilmuwan dan mahasiswa pascasarjana ditolak oleh pemeriksaan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2022, naik dari 128 pada tahun 2020 dan hanya 13 pada tahun 2016.
Peningkatan tajam ini mengikuti pengerasan sikap pemerintah pada hubungan ilmiah dengan China, dengan peringatan dari MI5 tentang ancaman spionase yang berkembang.
Pusat-pusat penelitian besar ditutup secara diam-diam dan tuduhan oleh menteri pemerintah bahwa perusahaan genomik terkemuka China secara teratur berusaha meretas database genetik NHS.
Ketegangan geopolitik semakin meningkat minggu ini, ketika AS, Australia, dan Inggris mengumumkan kesepakatan multi-dekade bernilai miliaran dollar AS yang ditujukan untuk melawan ekspansi militer China di Indo-Pasifik.
China mengatakan rencana AUKUS untuk membangun armada gabungan kapal selam elit bertenaga nuklir adalah jalan kesalahan dan berbahaya.
Kementerian Luar Negeri menolak untuk memberikan perincian berdasarkan kewarganegaraan, tetapi data yang diberikan oleh universitas terkemuka termasuk Oxford, Cambridge dan Imperial College menunjukkan bahwa, setidaknya di lembaga-lembaga ini, akademisi China merupakan mayoritas dari mereka yang ditolak izinnya.
Beberapa menyambut baik perubahan kebijakan, dengan seorang pakar keamanan mengatakan jumlah akademisi yang dilarang sepadan dengan ancaman.
Tetapi para ilmuwan terkemuka mengatakan skema tersebut membuat universitas berjuang untuk merekrut talenta terbaik dari luar negeri.
Prof Sir Peter Mathieson, kepala sekolah dan wakil rektor Universitas Edinburgh menyatakan bahwa yniversitas sangat sadar akan kebutuhan untuk memahami dan memitigasi risiko
“Tapi proyek penelitian sedang ditunda, upaya untuk merekrut staf sedang ditunda dan kami tidak berpikir itu menjadi kepentingan siapa pun untuk itu. Ini masalah yang signifikan,” ujarnya.
Skema Persetujuan Teknologi Akademik (ATAS) Kantor Luar Negeri, yang diperkenalkan pada tahun 2007, mewajibkan orang-orang dari negara-negara yang tunduk pada kontrol imigrasi untuk mengajukan izin untuk bekerja.
Pada tahun 2016, setahun setelah presiden China, Xi Jinping, melakukan tur ke institut graphene Manchester selama kunjungan kenegaraan, hanya 13 dari mereka yang melamar ditolak oleh skema tersebut.
Tetapi karena hubungan antara China dan Barat memburuk, dengan kekhawatiran atas hak asasi manusia di Hong Kong dan wilayah Xinjiang, keamanan ditingkatkan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
