SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI – Suara kritis yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) dengan dalih agar tidak membebani keuangan negara, baru muncul dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Senin (29/8/2022), puluhan aktivis HMI Kediri sudah memberi respons dengan melancarkan aksi di depan Kantor DPRD Kota Kediri.

Aksi itu digelar HMI untuk secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL). Mereka juga berorasi serta membeber sejumlah poster berisi tuntutan yang menolak rencana pemerintah.

Korlap aksi HMI, Faizal Kurniawan menyampaikan, kenaikan harga BBM bersubsidi bakal mengakibatkan multiplayer effect seperti inflasi tinggi, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.

Sementara di sisi lain, ada persoalan yang selalu terjadi setiap tahun, yaitu penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, di mana orang mampu lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang tidak mampu.

Selain menyoroti rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, aktivis HMI juga menolak rencana menaikkan TDL. “Di tengah kompleksitas persoalan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik, persoalan lain yang masih dihadapi Indonesia adanya mafia dalam sektor minyak dan gas (migas) dan tambang,” kata Faizal.

Menurutnya, keberadaan mafia itu memperpanjang persoalan energi di Indonesia sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada energi di Indonesia.

Merespons persoalan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan TDL dan mafia di sektor migas dan tambang di Indonesia, HMI menyatakan sikap menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Karena hal itu akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19,” tegasnya.

Selain itu HMI meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan TDL dan mendesak pemerintah memberantas mafia di sektor minyak, gas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

Sebagai solusi atas persoalan energi tersebut, PB HMI merekomendasikan kepada pemerintah melakukan kebijakan memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat. Sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

Selain itu HMI mendesak ada pembatasan penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini
harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan.

Pemerintah juga diminta mengalokasikan pendapatan uang besar dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.

HMI juga mendesak realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM dan mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.