Semarang: Polda Jawa Tengah mengungkap 178 kasus peredaran narkotika dan obat terlarang selama Agustus 2022. Pengungkapan jaringan internasional menjadi salah satu kasus penyelundupan narkoba yang digagalkan di Jawa Tengah.
 
“Dengan tersangka atas nama CYE. Yang bersangkutan merupakan jaringan Afrika. Narkotika dikirim melalui jasa ekspedisi dari Zambia, Afrika, dengan cara disembunyikan ke dalam tabung filter air,” kata Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 29 Agustus 2022.
 
Menurut Luthfi, kasus penyelundupan narkotika dari luar negeri ini berawal dari hasil pindai sinar X petugas Bea Cukai Tanjung Mas dan pegawai perusahaan ekspedisi pada Senin, 13 Juni 2022, yang mencurigai sebuah paket dari Afrika.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Dari hasil scan diketahui ternyata ada paket narkoba yang dikemas dalam suku cadang mobil. Bentuknya kristal dan diperkirakan merupakan narkoba jenis baru yang belum ada di Indonesia,” ujar Luthfi menegaskan.
 

Dari pengembangan kasus, Polda Jateng lalu menangkap CYE, 42, di Kabupaten Semarang pada 15 Juni 2022. Luthfi mengungkap CYE berperan sebagai kurir. “Saat ini sedang didalami pihak lain yang terkait dengan CYE,” jelas Luthfi.
 
Selain menangkap CYE, Luthfi berujar selama Agustus 2022, Polda Jateng juga mengungkap kasus peredaran narkoba jaringan Bogor, Jawa Barat, Solo dan Jepara, Jawa Tengah, Jakarta, serta Yogyakarta.
 
“Berbagai macam narkoba berhasil diamankan di antaranya, 722 gram sabu, 421,4 gram tembakau sintetis, 93,49 gram ganja, 1.872 butir pil psikotropika, dan 39ribu butir pil obat terlarang lainnya,” terang Luthfi.
 
Menurut Luthfi, keseluruhan kasus peredaran narkoba di Jateng yang diungkap selama Agustus berjumlah 178 kasus. Dari jumlah itu, Polda Jateng sudah menetapkan 222 orang tersangka dengan perincian 28 orang bandar narkoba, 3 pengguna, dan 191 orang kurir.
 
Ratusan tersangka ini dijerat Pasal 114 ayat (2) subs Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 196 Subs Pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009.
 
“Terhadap para bandar narkoba selain dikenakan pasal pidana juga akan dikenakan TPPU sebagai pendekatan hukum untuk menekan suply peredaran narkoba di masyarakat dengan menghukum berat para pelakunya,” terang Luthfi.
 

(WHS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.