Jakarta: Partai Buruh meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak mewajibkan partai politik (parpol) yang telah lolos tahapan pendaftaran Pemilu 2024 untuk verifikasi faktual. Parpol diminta hanya diwajibkan lolos verifikasi administrasi.
 
Hal ini diungkapkan kuasa hukum Partai Buruh, Imam Nasef dalam sidang pendahuluan di MK, Senin, 29 Agustus 2022. Permohonan tersebut dimohonkan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dan Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli.
 
Diketahui, Partai Buruh mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada MK. Pasal yang diuji beragam, yakni Pasal 173 Ayat (1), Pasal 177 huruf f, Pasal 75 Ayat (4), Pasal 145 Ayat (4) dan Pasal 161 Ayat (2). Adapun Pasal 173 Ayat (1) mengatur tentang verifikasi parpol calon peserta Pemilu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Imam membeberkan syarat administrasi untuk peserta parpol sudah cukup memberatkan. Apalagi bagi parpol baru yang ingin mengikuti kontestasi Pemilu 2024.
 
Kemudian, Partai Buruh juga meminta MK untuk uji materi Pasal 177 huruf f yang menagtur syarat minimal anggota parpol peserta pemilu paling sedikit 1.000 orang atau satu per-seribu dari jumlah penduduk di kabupaten atau kota.
 
“Terkait uraian kerugian konstitusional, pemohon merasa dirugikan adanya Pasal 173 ayat 1, Pasal 177, setiap frasa penduduk pada setiap kab/kota,” kata dia.
 
Imam meminta MK menyatakan frasa penduduk pada setiap kabupaten atau kota adalah orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Sekalipun mereka punya E-KTP dari wilayah lain.
 
“Kemudian Pasal 75 Ayat 4, Pasal 145 Ayat 4, Pasal 161 Ayat 2, terkait kewajiban KPU dan Bawaslu wajib koordinasi dengan DPR terkait tahapan,” ujarnya.
 
Menurutnya, berdasarkan Pasal 22E Ayat 5 UUD 1946, lembaga penyelenggara itu harus bersifat independen.
 

 
Merespons permohonan itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan bahwa kontruksi pada Pasal 173 itu sudah diubah oleh putusan MK, dan beberapa kali sudah dikuatkan oleh MK.
 
“Perihal Saudara menulis permohonan pengujian materil Pasal 173 Ayat 1. Pasal-Pasal 173 Ayat 1 sudah dimaknai oleh Mahkamah dengan putusan Nomor 55/PUU/18/2020,” ucapnya.
 
Maka, penulisan pemohon obyek yang ingin diujikan sudah hilang. Oleh karena itu, Arief meminta agar pemohon merevisi penulisan menjadi Pasal 173 Ayat 1, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah.
 
“Apa yang telah disarankan tadi, bisa diterima silahkan, silahkan perbaikan. Kami beri waktu sampai Senin tanggal 12 September 2022,” tandasnya.
 
Sementara tu, Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan alasan konkret pemohon yang ingin menguji Pasal 75 Ayat 4, Pasal 145 Ayat 4, Pasal 161 Ayat 2. Pasalnya, Pasal itu ditujukan untuk KPU, Bawaslu dan DKPP, dan ketiga penyelenggara pemilu itu pun tak keberatan denga isi Pasal tersebut.
 

(END)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.