Jangan Sekaligus, Biar Enggak Panik

JAKARTA – Isu mengenai rencana Pemerintah Indonesia menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubisidi jenis Pertalite dan Biosolar guna mengatasi subsidi yang membebani keuangan negara, akibat fluktuasi harga minyak dunia semakin santer terdengar.

Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik hingga Rp502 Triliun dan diperkirakan merangkak naik mencapai Rp 698 Triliun sebagai imbas melonjaknya harga energi dan juga pangan, yang dipicu perang Rusia – Ukraina.

Baca Juga: Hore! BLT BBM Rp600.000 Cair 2 Minggu Lagi

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengatakan, bahwa langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, seperti yang terjadi juga di masa lalu.

“Namun penting dicari formula yang tepat agar kehidupan sosial-ekonomi masyarakat tidak terlalu terdampak,” ucap Heri dalam webinar Moya Institute dengan topik APBN Tertekan: Subsidi BBM Solusi atau Solusi?, Rabu (31/8).

Baca Juga: Hitungan Sri Mulyani Soal Dampak Ledakan Subsidi BBM ke APBN 2022

Sementara itu, pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Azyumardi Azra, menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM yang bakal ditempuh pemerintah memang tidak dapat dihindari. Hal ini untuk menghindari dampak negatif lebih besar yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus Pemerintah AS, yang berkali-kali “lockdown” akibat likuiditas keuangan yang terganggu.

Azyumardi menyebutkan, keinginan pemerintah menyesuaikan harga BBM boleh saja diterapkan, namun jika bisa dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak terkejut dan panik. Kemudian pula kebijakan penyesuaian harga BBM ke depannya sebaiknya juga melibatkan banyak pihak, misalnya kelompok masyarakat sipil, karena ini adalah “urusan bersama”.

“Saya usulkan kenaikannya jangan sekaligus agar tidak terasa. Kalau naiknya langsung banyak nanti masyarakat yang terkejut,” ujar Azyumardi.

Pembicara lainnya, pengamat ekonomi senior UGM, mantan Ka Wantimpres Dr. Sri Adiningsih menuturkan, bahwa APBN memang perlu dijaga supaya tidak mengalami defisit. Pasalnya, Sri Adiningsih mengatakan, APBN itu berfungsi bukan hanya untuk subsidi BBM, tetapi untuk memitigasi dampak Pandemi Covud-19 dan untuk memulihkan perekonomian nasional.