Jakarta: Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) terbaru mendapat banyak sorotan kalangan guru. Ini lantaran RUU tersebut menghilangkan pasal tentang Tunjangan Profesi Guru (TPG).
 
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pun ikut menyoroti hilangnya TPG dalam RUU Sisdiknas terbaru. PGRI meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengembalikan ayat dan pasal tentang TPG ke dalam RUU Sisdiknas.
 
“Jangan coba-coba mempersulit sertifikasi, kenaikan pangkat, dan yang paling melukai rasa keadilan adalah menghapuskan TPG di RUU sisdiknas yang didaftarkan dalam prolegnas. Kami menuntut pasal itu dikembalikan,” tegas Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi dalam konferensi pers, di Jakarta, Minggu, 28 Agustus 2022.
 
Unifah mengatakan guru dan dosen merupakan sebuah profesi.  Sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan akan keprofesiannya, maka pemerintah memberikan tunjangan profesi guru.

Apa itu TPG?

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, telah diamanahkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan tersebut termasuk tunjangan profesi.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


TPG adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh pemerintah bagi guru. Tunjangan ini berlaku untuk semua guru berstatus PNS maupun non-PNS yang telah lolos dalam program sertifikasi guru.
 
TPG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4, TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. TPG dibayarkan sebulan sekali.

Besaran TPG

Besaran TPG yang diterima guru pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional guru sebesar satu kali gaji PNS sesuai golongan. Sementara bagi guru non-PNS diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru PNS.
 
 

 

Persyaratan mendapatan TPG

Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008, guru menerima TPG harus memenuhi syarat berikut:

  • Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru.
  • Memenuhi beban kerja sebagai guru.
  • Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
  • Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap.
  • Berusia paling tinggi 60 tahun.
  • Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Penjelasan Kemendikbudristek soal penghapusan TPG di RUU Sisdiknas

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo memberikan penjelasan terkait TPG yang disebut menghilang dari RUU Sisdiknas terbaru. Draf RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya akan segera diajukan ke DPR setelah Badan Legislasi (Baleg) menyetujui untuk memasukkannya ke dalam Prolegnas Prioritas 2022.
 
Anindito atau akrab disapa Nino meminta para guru untuk tenang dan tidak khawatir dalam merespons isu tersebut.  Sebab faktanya, Nino memastikan jika tunjangan untuk guru akan tetap ada meski dengan skema yang berbeda.
 
“Tunjangan untuk guru tetap ada. Justru guru ASN (Aparatur Sipil Negara) akan otomatis mendapat tunjangan tanpa harus menunggu antrean sertifikasi,” tegas Nino kepada Medcom.id, Minggu, 28 Agustus 2022.
 
Nino menjelaskan, guru-guru ASN yang sekarang belum mendapat tunjangan karena antrean sertifikasi, akan segera mendapat kenaikan pendapatan jika UU Sisdiknas jadi disahkan. Sehingga RUU Sisdiknas ini, disebut Nino, bukanlah mimpi buruk bagi guru.
 
“Sangat menggembirakan, bayangkan dibanding menunggu antrean PPG dalam jabatan untuk mendapat sertifikasi,” terangnya.
 
Nino juga menjelaskan, tunjangan untuk guru itu disebutkan secara eksplisit di dalam draf RUU Sisdiknas.   “(Disebutkan) eksplisit, di beberapa pasal yang memisahkan antara sertifikasi dan tunjangan, kemudian bahwa guru ASN mendapat penghasilan sesuai UU ASN. Silakan cek,” ujar Nino,
 

(RUL)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.