Duit Rp2 Triliun yang Dikelola ACT Bersumber dari Sumbangan

Duit Rp2 Triliun yang Dikelola ACT Bersumber dari Sumbangan

Jakarta: Bareskrim Polri mengungkap yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengelola dana umat senilai Rp2 triliun. Uang itu bersumber dari sumbangan yang terkumpul dari 2005-2020.
 
“Yang Rp2 triliun itu merupakan dana-dana yang bersumber dari dana sosial ya. Jadi dana yang direkrut dana kemanusiaan, sumbangan-sumbangan dari orang luar ke pihak yayasan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Juli 2022. 
 
Namun, Ramadhan tidak menyebut pihak-pihak yang menyumbangkan dana donasi itu. Ramadhan jiga belum bisa menjelaskan terkait penyaluran uang yang dikelola ACT. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, penyalurannya masih dalam pendalaman. Saat ini, yang sudah diketahui ialah terkait dana yang dikumpulkan hingga pemotongan yang dilakukan lembaga filantropi itu. 
 
“Yang saya sampaikan dana yang dikumpulkan dari ACT itu, kemudian juga itu dana yang dipotong atau diselewengkan oleh pihak yayasan atau disalahgunakan yang bukan peruntukannya senilai 25 persen tadi atau sekitar Rp450 miliar,” ungkap Ramadhan.
 
Ramadhan merinci pemotongan dana Rp2 triliun tersebut. Pada 2015-2019, dasar yang dipakai yayasan untuk memotong adalah surat keputusan dari pengawas dan pembina ACT dengan pemotongan berkisar 20-30 persen. 

Kemudian, pada 2020 sampai sekarang (2022) pemotongan dana berdasarkan opini Komite Dewan Syari’ah yayasan ACT. Dana dipotong sebesar 30 persen.
 
“Sehingga total donasi yang masuk ke yayasan ACT dari 2005 sampai 2020 sekitar Rp2 triliun dan dari Rp2 triliun ini donasi yang dipotong senilai Rp450 miliar atau sekitar 25 persen dari seluruh total yang dikumpulkan,” ujar Ramadhan. 
 
Sebelumnya, ACT juga terkuak telah menyalahgunakan dana kompensasi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Total ada Rp34,5 miliar uang santunan korban digunakan tidak sesuai peruntukannya. 
 

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka usai gelar perkara pada Senin sore, 25 Juli 2022. Keempatnya ialah Ahyudin selaku mantan Presiden ACT dan Ibnu Khajar selaku Presiden ACT saat ini. Kemudian, Hariyana Hermain selaku Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT dan Novariadi Imam Akbari selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 dan ini sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.
 
Mereka dijerat pasal berlapis. Yakni tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45 a ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
 
Lalu, Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagai mana diubah dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian, Pasal 3, 4, 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Terakhir, Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
 

(LDS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.

Tinggalkan Balasan