cnbc-indonesia.com – JAKARTA, Investor.id – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa, pemerintah akan memberikan bantuan pembiayaan perumahan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30,58 triliun.
“Anggaran sebesar Rp29,53 triliun bersumber dari APBN dan Rp 1,05 triliun bersumber dari dana masyarakat,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, kata Herry, Rabu (25/1/2023).
Menurut Herry, anggaran itu diberikan pemerintah untuk bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan total 232.072 unit. “Target tersebut nantinya tidak hanya diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saja, tetapi juga melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” kata Herry.
“Total target berasal dari skema FLPP sebanyak 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,18 triliun dan skema Tapera sebanyak 12.072 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,05 triliun,” kata Herry.
Herry menambahkan, skema FLPP juga akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan total 220.000 unit sebesar Rp0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 3,46 triliun untuk pembayaran penerbitan KPR di tahun-tahun sebelumnya sebanyak 754.004 unit. “Sehingga, total target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2023 sebesar Rp29,53 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp 1,05 triliun bersumber dari dana masyarakat,” jelasnya.
Sedangkan capaian capaian bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2022 sebanyak 237.886 unit, senilai Rp29,11 triliun dan mencapai 99,25% dari target pada 2022 sebanyak 239.672 unit senilai Rp29,21 triliun.
