Bisnis  

Indef Sarankan Pemerintah Tiga Langkah Redam Perlambatan Ekonomi

Indef Sarankan Pemerintah Tiga Langkah Redam Perlambatan Ekonomi

cnbc-indonesia.com – JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah harus menjalankan tiga langkah untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan (deselerasi) dalam pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Hal ini berkaca pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2022 yang hanya tumbuh 5,01% secara year on year (YOY). atau terjadi penurunan dari kuartal III-2022 yang sebesar 5,72% secara YOY.

“Hal ini terefleksi di kuartal IV-2022 hanya tumbuh 5,01%, ini juga ada sinyal-sinyal ekonomi akan mengalami deselerasi ekonomi,” ucap Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa (07/02/2023).

Langkah pertama untuk mengantisipasi terjadinya deselerasi adalah meredam gejolak ekonomi global dengan mendorong pertumbuhan sektor industri di atas pertumbuhan ekonomi. Menurut Eko saat ini masih ada ruang untuk mendorong sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi ekspor dan investasi.

Kedua, lanjutnya, yaitu meningkatkan daya beli dengan program pengentasan kemiskinan secara proaktif, tidak sekedar menebar bantuan sosial Eko mengatakan selama ini upaya mengurangi kemiskinan dilihat dari pemberian bantuan sosial yang menjadi penghasilan tambahan bagi penduduk miskin. Tetapi ini belum cukup dan harus mulai dilakukan program pemberdayaan.

“Ini sudah saatnya kita melihat bagaimana indikator orang bisa keluar dari kemiskinan dan tidak memerlukan banso lagi. Ini yang menurut saya harus dilakukan,” kata Eko.

Pada saat yang pemerintah juga harus memperkuat upaya pengendalian inflasi. Dia mengatakan beberapa komponen harga yang sangat sensitif membentuk inflasi beras atau minyak goren belum teratasi.

“Pemerintah harus cepat mengambil respon ini mumpung masih di awal tahun, harapannya target inflasi 3 plus minus 1% di akhir tahun bisa tercapai,” tandas Eko.

Ketiga yaitu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas sangat diperlukan untuk memastikan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

“Kalau pertumbuhan ekonomi 5,3% terus kemiskinan dan pengangguran masih tinggi ini tidak menunjukan kinerja fantastis,” pungkas Eko.

error: Content is protected !!