Bisnis  

Eksekutif Ava Labs: Staking Bisa Buat Beberapa Proyek Kripto Dianggap sebagai Sekuritas oleh Regulator

Eksekutif Ava Labs: Staking Bisa Buat Beberapa Proyek Kripto Dianggap sebagai Sekuritas oleh Regulator

cnbc-indonesia.com – Eksekutif di balik proyek blockchain layer-1 (L1) Avalanche menilai staking bisa membuat beberapa kripto dianggap sebagai sekuritas oleh regulator. Dia juga mengingatkan bahwa staking itu struktur yang tidak ada dalam keuangan tradisional (TradFi).

Presiden Ava Labs (entitas di balik Avalanche), John Wu, mengatakan kepada Bloomberg TV pada hari Selasa (20/9) bahwa beberapa aset kripto kemungkinan adalah efek sekuritas (saham, obligasi, dan sebagainya).

Dia menyebut staking, yang menjadi dasar dalam blockchain yang mengandalkan konsensus Proof-of-Stake (PoS) untuk memverifikasi transaksi atau membuat blok baru, dapat menyebabkan beberapa proyek kripto dan blockchain dianggap sebagai sekuritas oleh regulator.

Namun, baginya, staking adalah konstruksi yang berbeda yang tidak ada dalam sistem TradFi.

“Anda seperti menempatkan tenaga kerja untuk bekerja [merujuk pada staking kripto dalam blockchain PoS untuk memverifikasi transaksi atau membuat blok baru yang kemudian mendapatkan imbalan sejumlah kripto]. Anda meletakkan jaminan untuk mendapatkan hasil. Jadi, ini adalah hibrida, yang mungkin penghasilan itu untuk pekerjaan yang Anda sumbangkan, [dan] bukan jaminan,” jelas John Wu.

Blockchain PoS berbeda dengan blockchain yang mengandalkan konsensus Proof-of-Work (PoW). Pasalnya, blockchain PoW seperti Bitcoin membutuhkan daya komputasi yang intensif, bukan staking sejumlah kripto, untuk memvalidasi transaksi atau membuat blok baru.

Dalam wawancara dengan Business Insider pada 15 September lalu, John Wu mengatakan bahwa dia mendukung The Merge Ethereum karena keberhasilan hajatan ini akan menciptakan lebih banyak kesadaran dan adopsi untuk teknologi blockchain.

“Di masa depan yang multi-chain, ini membantu semua layer-1, menumbuhkan dunia kripto bersama-sama,” tegas John Wu.

Dalam komentar terbarunya untuk Bloomberg, John Wu menilai The Merge, transisi konsensus Ethereum dari PoW menjadi PoS, tidak akan memengaruhi sejumlah kripto L1 dalam jangka pendek. Dia menambahkan bahwa masalah skalabilitas apa pun akan diatasi pada tahun 2023.

The Merge Pertegas Ethereum sebagai Sekuritas?

Sebelumnya, Ketua Komisi Sekuritas & Bursa (SEC) Amerika Serikat (AS), Gary Gensler, menyiratkan bahwa transisi konsensus Ethereum pada 15 September lalu mungkin dapat membuatnya didefinisikan sebagai sekuritas di mata pemerintah AS.

Dalam laporan WSJ, dia mengatakan bahwa cryptocurrency dan perantara yang memungkinkan para holder melakukan staking kripto mungkin lulus tes kunci yang digunakan oleh pengadilan untuk menentukan apakah suatu aset adalah sebuah sekuritas. Tes yang dikenal sebagai tes Howey ini menguji apakah investor mengharapkan untuk mendapatkan pengembalian dari pekerjaan pihak ketiga.

“Dari sudut pandang kripto, ini adalah indikasi lain bahwa di bawah tes Howey, publik yang berinvestasi mengantisipasi keuntungan berdasarkan upaya orang lain,” jelas Gary Gensler kepada para wartawan dalam sidang kongres. Dia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengacu pada cryptocurrency tertentu.

Penerbit sekuritas, kategori aset yang mencakup saham dan obligasi, diharuskan untuk mengajukan pengungkapan ekstensi dengan SEC berdasarkan undang-undang yang disahkan pada tahun 1930-an.

Para bursa (exchange) dan pialang (broker) yang memfasilitasi perdagangan sekuritas harus mematuhi aturan ketat yang dirancang untuk melindungi investor dari konflik kepentingan. Penerbit cryptocurrency dan platform perdagangan menghadapi kewajiban ketat, jika mereka menjual aset apa pun yang dianggap sebagai sekuritas oleh SEC atau pengadilan.

SEC Klaim Semua Transaksi Ethereum Ada di Bawah Yurisdiksi AS

Kemudian, melompat pada hari Senin (19/9) kemarin, SEC kembali membuat gusar komunitas kripto, khususnya pendukung Ethereum dan blockchain PoS. Pasalnya, SEC mengklaim bahwa semua transaksi Ethereum berada di bawah lingkup yurisdiksi AS.

Temuan mencengangkan ini muncul ketika SEC mengajukan gugatan federal terhadap influencer kripto Ian Balina. Ia digugat atas kegagalannya untuk mendaftarkan sebuah kripto sebagai sekuritas sebelum meluncurkan initial coin offering (ICO) pada tahun 2018.

Semua pada awalnya tampak biasa-biasa saja, karena SEC selama bertahun-tahun mengajukan gugatan perdata terhadap individu dan organisasi karena meluncurkan ICO yang tidak terdaftar. Namun, asumsi itu mulai pudar ketika ada pengamat yang membaca berkas gugatan yang dilayangkan SEC kepada Ian Balina.

Melalui langkah berani dan berpotensi belum pernah terjadi sebelumnya, pada paragraf ke-69 dalam berkas gugatan itu, SEC mengklaim memiliki hak untuk menuntut Ian Balina, tidak hanya karena kasusnya menyangkut transaksi yang dilakukan di AS, tetapi juga karena pada dasarnya, seluruh jaringan Ethereum berada di bawah lingkup pemerintah AS.

Dalam gugatannya, regulator AS mencatat bahwa Ether (ETH) yang dikirim ke Ian Balina divalidasi oleh jaringan node pada blockchain Ethereum, yang lebih banyak berada di AS daripada di negara lain. SEC kemudian menyimpulkan, “Akibatnya, transaksi tersebut terjadi di AS.”

SEC tampaknya menyatakan bahwa, karena lebih banyak node validasi Ethereum saat ini beroperasi di AS daripada negara lain, semua transaksi Ethereum secara global harus dianggap berasal dari AS. Adapun, saat ini, menurut Etherscan, sekitar 46% dari semua node Ethereum beroperasi dari AS. Lalu, kepadatan node Ethereum terbesar kedua ada di Jerman (kurang dari 19%), dan di peringkat ketiga diisi Rusia (kurang dari 5%).

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!