cnbc-indonesia.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pangan besar dapat berinovasi dengan produknya sehingga dapat meningkatkan nilai konsumsi masyarakat guna menuntaskan masalah stunting.
“Misalnya kami mendorong UMKM-UMKM di Maluku yang tadinya produksi mi sagu saja diperkaya juga dengan tepung ikan, tepung sayur, tepung kacang untuk menghasilkan inovasi produk olahan makanan supaya berkontribusi untuk PPH (Pola Pangan Harapan) konsumsi sehingga target stunting 14 persen bisa tercapai,” ujar Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi & Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam webinar CIPS di Jakarta, Rabu.
PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. PPH 2022 mencapai 96,80 naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 95,70.
Andriko mengatakan masyarakat yang berpendapatan sangat rendah memiliki kecenderungan yang paling kuat untuk PPH konsumsinya belum tercapai. Pemerintah pun melakukan beberapa intervensi seperti bantuan pangan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 menunjukkan,rata-rata biaya makanan bergizi seimbang di Indonesia adalah Rp22.126 per hari per orang atau Rp663.791 per bulan per orang. Berdasarkan biaya makan di 90 kota pada tahun 2021, sekitar 68 persen atau 183,7 juta orang Indonesia tidak mampu membayar jumlah tersebut.
Menurut Andriko, untuk memenuhi target 2023 dibutuhkan regulasi untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang memberdayakan sumber-sumber daya lokal.
“Kita sedang menyusun peraturan presiden untuk penganekaragaman konsumsi pangan percepatan. Nanti itu akan mengikat kita semua pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha pangan untuk bersama-sama menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk penganekaragaman konsumsi pangan berdasarkan kearifan lokal,” kata Andriko.
“Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, kemudian itu akan diturunkan menjadi program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga yang ending-nya memang satu poin pentingnya PPH konsumsi kita bisa dicapai,” lanjutnya.
Andriko berharap para pelaku usaha dapat bekerja sama dalam menciptakan inovasi pangan dengan komposisi paket yang lengkap agar dapat memenuhi kebutuhan gizi.
