Audit Tata Kelola Sawit, Menko Luhut Sebut Kompleks

Audit Tata Kelola Sawit, Menko Luhut Sebut Kompleks

loading…

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, audit perkebunan sawit bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sawit nasional. Foto/Dok

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, audit perkebunan sawit bertujuan untuk memperbaiki tata kelola industri sawit nasional. Hal ini dikatakan saat memberikan pengarahan pada Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Jakarta.

“Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (16/7).

Baca Juga: Soal Rencana Luhut Audit Perusahaan Sawit, SPKS Minta Jangan Nanggung

Menko Luhut mengharapkan, setiap pihak dapat membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan. Sehingga pemerintah bisa menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga dan mendesain kebijakan yang tepat untuk mencapai parameter tersebut.

“Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain,” lanjut Menko Luhut.

Menurutnya, peran kelapa sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dihadapkan pada tekanan ekonomi dunia, baik dari sisi hulu maupun hilir.

Dirinya mengatakan, kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi indonesia. Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terjaga dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

“Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dengan harga minyak goreng curah rakyat sebesar 14 ribu rupiah. Kita berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan,” jelas Menko Luhut.

Dirinyapun menjelaskan, realisasi ekspor perlahan mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi logistik. Alokasi ekspor yang diberikan sudah tinggi sementara alokasi ekspor yang belum digunakan lebih dari 3 juta ton.

“Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan ekonomi yang begitu berat. Dinamika yang terjadi begitu cepat dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, termasuk dalam penanganan kelapa sawit dan minyak goreng,” terangnya.

Artikel ini bersumber dari ekbis.sindonews.com.

Tinggalkan Balasan