cnbc-indonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya belum puas dengan realisasi serapan anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan catatan Jokowi, serapan pemerintah daerah baru mencapai 47%.
Ketidakpuasan Jokowi terungkap saat memberikan pengarahan dalam pembahasan pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah secara hybird, di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Posisi APBD saat ini realisasinya masih berada di angka 47%, masih kecil sekali,” kata Jokowi, Senin (12/9/2022).
Jokowi menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepala daerah untuk mempercepat serapan belanja daerahnya masing-masing. Apalagi, tersisa tiga bulan sampai tutup tahun anggaran.
“Waktu tinggal Oktober, November, Desember ini betul-betul anggaran yang ada ini segera bisa direalisasikan, karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu sangat besar,” kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan, dana pemerintah daerah bisa dimanfaatkan untuk menekan harga pangan yang dikhawatirkan ikut naik akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik. Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hat-hati kalau harga beras di daerah bapak ibu sekalian itu naik meski hanya Rp 200 atau Rp 500 perak itu segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, kota, provinsi,” kata Jokowi.
